 |
| @lunakhoirunnisa |
Pengaruh dan Peran Media dalam Penentuan Kebijakan
Luna Khoirunissa
Dalam perumusan kebijakan luar negeri sebuah negara, media memiliki peran yang cukup penting. Media tidak hanya menjadi sumber informasi, namun juga media membentuk sebuah framing tentang suatu hal. Media seringkali juga menjadi sebuah wadah sebagai ‘penyambung lidah’ masyarakat ke pemerintah, yang mana seringkali aspirasi-aspirasi dan kritik dari publik disampaikan melalui media. Paper ini akan menjelaskan bagaimana media berperan sebagai salah satu faktor dalam proses pembentukan kebijakan luar negeri. Dalam tulisan ini, penulis akan menjelaskan tentang pengaruh media terhadap pembuatan kebijakan luar negeri (influencer) dan bagaimana media dapat menjadi sebuah penentu bagi citra pemerintah terhadap masyarakat.
Media memiliki dua sisi yang memainkan peran dan fungsi yang berbeda. Menurut Naveh (2002), media berperan untuk memberikan input kepada pembuat kebijakan dalam proses pembuatan kebijakan sekaligus sebagai ‘alat’ bagi pemerintah untuk membuat citra yang baik terhadap masyarakat. Bahkan seringkali, pembuat kebijakan (negara) menjadikan media sebagai alat propaganda untuk menyebarkan apa yang menurut pemerintah benar. jadi seringkali pemerintah menggunakan media sebagai alat penggiring opini publik dan menyebarkan kebenaran buatan pemerintah sendiri.
Media memiliki peran dan fungsi di dalam proses pembentukan kebijakan luar negeri. Menurut Harold Laswell (1971) media memiliki tiga peran, yakni: media melakukan pengawasan terhadap lingkungan, media mengkorelasikan bagian-bagian dari masyarakat dengan lingkungan, dan media mentransmisikan budaya sosial dari generasi ke generasi (Laswell (1971) dalam Naveh (2002)). Dengan ketiga fungsi ini, media memainkan perannya dalam menyediakan input bagi proses penentuan kebijakan suatu negara.
Salah satu studi kasus tentang peranan media oleh Laswell (1971) adalah bagaimana media dalam kasus kebakaran hutan di Indonesia membuat Pemerintah Indonesia mengeluarkan sebuah kebijakan luar negeri. Seperti yang telah disebutkan oleh Laswell (1971), media berperan dalam melakukan pengawasan terhadap lingkungan/masyarakat dalam suatu negara. Pengawasan ini dilakukan melalui pemberitaan maupun peliputan yang pada akhirnya dapat menjadi suatu masukan bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan atas suatu isu tertentu. Kasus kebakaran hutan secara masif di Sumatera dan Kalimantan yang disebabkan oleh lahan gambut bekas penanaman kelapa sawit. Berbagai media, baik media nasional maupun internasional memberikan coverage terhadap berita tersebut yang pada akhirnya membentuk sebuah opini publik tentang buruknya kebijakan pemerintah Indonesia terkait kelapa sawit. Timbulnya berbagai macam opini publik tersebut akhirnya memberikan citra yang buruk terhadap Pemerintah Indonesia sekaligus terhadap komoditas sawit. Atas berbagai macam input yang diberikan oleh media, Pemerintah Indonesia akhirnya mencanangkan sebuah kebijakan luar negeri yang bertajuk Diplomasi Sawit untuk menyangkal berbagai asumsi-asumsi buruk terhadap komoditas sawit Indonesia.
Menyadari pentingnya peran media dalam pembentukan opini publik yang akan berdampak pada pembentukan kebijakan, pemerintah pada akhirnya juga menggunakan media sebagai alat pembentukan citra atau image hingga sebagai alat propaganda. Pada masa sekarang, di mana teknologi digital dan media sosial merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan, liputan media terhadap kegiatan dan output pemerintah merupakan hal yang sangat penting bagi penentu kebijakan. Pemerintah pada akhirnya mengatur kebijakan tentang media atau yang disebut dengan media management atau “spin” (Naveh, 2002). Dengan melakukan manajemen media, pemerintah dapat lebih dapat mengatur dan menentukan informasi yang akan diliput oleh media. Namun, pada akhirnya para jurnalis dan media lebih dibatasi ruang geraknya oleh pemerintah demi menjaga citra dari pemerintah itu sendiri.
